Salah satu “hasil” lawatan Jokowi ke Amerika Serikat yang banyak menuai protes adalah rencana pemerintah memboyong Indonesia bergabung Trans Pasific Partnership (TPP). Yaitu satu “blok” ekonomi dan perdagangan dunia yang berupaya mendorong liberalisasi, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu klausul yang harus dipatuhi ketika bergabung dengan TPP adalah, kewajban untuk membuka kran ekspor/impor ke negara anggota tanpa cukai. Ini seperti membuka pintu rumah kita untuk orang asing, dan orang asing tersebut bebas mengambil apa saja yang ia inginkan.
Jika dilihat secara jernih, TPP sebetulnya hanyalah alat diplomasi ekonomi negara-negara maju dan mapan dari sisi industri untuk “menjajah” negara lain dengan produknya. TPP, menjembatani Multi Nasional Coorporation untuk membanjiri dunia dengan produk-produk mereka yang kompetitif. Sementara bagi negara dengan pasar besar seperti Indonesia yang masih tertatih membangun industri dan hanya mengandalkan bahan mentah untuk ekspor, hanyalah jadi korban dan pelengap penderita saja.
TPP yang menjadi medium diplomasi yang tidak seimbang. Alih-alih membawa keuntungan bagi semua anggotanya, pasti ada yang hanya diperi peran figuran. Dalam artian, menjadi pasar dan supplier bahan baku yang tentu saja dihargai murah karena lemahnya competitive advantage. Maka adalah wajar jika janji Jokowi kepada Amerika Serikat untuk membawa Indonesia bergabung dengan TPP yang lebih dilihat sebagai blok ekonomi AS, dianggap sebagai langkah keliru dalam diplomasi ekonomi Indonesia.
Sebetulnya, membuka peluang-peluang ekonomi untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, tak harus dengan menyerahkan kedaulatan pasar Indonesia ke negara lain dalam skema perdagangan bebas. Banyak opsi yang bisa dipilih, dimana Indonesia dan negara mitra sama-sama untung dan tidak ada yang dibuat bunting.
Misalnya, tawaran yang diberikan oleh Jerman bagi pelajar dan ilmuawan Indonesia untuk meneliti atau melanjutkan studi di negeri tersebut, selain mambantu Indonesia untuk membenahi kualitas sumber daya manusia, juga merupakan medium untuk alih teknologi. Terlebih, institusi pendidikan dan riset kedua negara memiliki banyak kerjasama di bidang teknologi. Misalnya kerjasama Intitut Teknologi Bandung dengan GFZ Helmholtz Centre Potsdam di bidang Mikroseismik, yang hasilnya bermanfaat untuk mengantisipasi bencana gempa bumi.
Riset teranyar berupa teknologi “MicroGraviMoTis” atau mikrogaviti untuk mengintegrasikan eksplorasi geologikal dan geofisikal di Indonesia, Baru diluncurkan Agustus 2015. Temua itu membantu Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya alam. Hasil kerjasama kedua negara yang dipamerkan di ITB 28/10 s.d 3/11 adalah contoh konkret diplomasi yang saling menguntungkan.
Jerman tentu saja turut menuai manfaat dari diplomasi kultural yang mengedepankan pendekatan pendidikan, sains dan teknologi ini. Sebagai negara yang maju di bidang teknologi, Jerman bisa menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan Indonesia untuk mengembangkan riset. Artinya, ada keuntungan ekonomi di sana. Tapi kerjasama semacam ini, sama sekali tidak merugikan Indonesia. Sebaliknya, kita meraih manfaat sebagaimana telah disebutkan di atas.
So, pemerintah perlu jeli dan ketat dalam mengalkulasi untung-rugi sebelum menandatangi sebuah kerjasama. Maksud hati ingin meraih untung, jangan sampai malah buntung. Mari kita tolak rencana Jokowi menjerumuskan Indonesia ke perangkap AS dan negara-negara maju lainnya yang bernama TPP.